IndoInsight.com –
Indonesia, yang baru-baru ini terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026 untuk keenam kalinya, telah berkomitmen untuk mengangkat isu-isu hak asasi manusia yang penting di tingkat global. Dalam upayanya untuk memperkuat promosi dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia, Indonesia akan memprioritaskan sejumlah isu yang dianggap konkret dan relevan.
Deputi Wakil Tetap RI 1 di Jenewa, Duta Besar Achsanul Habib, menyoroti upaya Indonesia untuk membawa isu Palestina kembali ke sorotan Dewan HAM PBB. Meskipun masalah ini sebelumnya sudah termasuk dalam agenda Dewan HAM PBB, pembahasannya sering kali terlupakan akibat peristiwa-peristiwa terbaru yang mendominasi perhatian dunia. Achsanul Habib menegaskan pentingnya memusatkan kembali perhatian pada isu Palestina yang sudah berlarut-larut selama 73 tahun.
Indonesia juga akan berupaya mencari solusi bagi konflik di Myanmar dengan mempertimbangkan perspektif hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan peran Indonesia sebagai ketua ASEAN pada tahun 2023, yang membuka peluang untuk memfasilitasi penyelesaian konflik di Myanmar.
Dalam menjalankan keanggotaannya di Dewan HAM PBB, Indonesia memiliki tiga prioritas utama. Pertama, meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia melalui kerja sama teknis dan capacity building. Kedua, mendorong dialog yang intensif antara negara dan kelompok-kelompok kawasan. Dan ketiga, mendorong implementasi nilai-nilai Universal Declaration of Human Rights.
Meskipun Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam hal hak asasi manusia di dalam negeri, seperti yang terungkap dalam laporan-laporan situasi HAM yang dirilis oleh berbagai pihak, termasuk Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Amnesty International, Indonesia tetap dianggap memiliki kapasitas untuk mengatasi masalah HAM. Perwakilan Indonesia di Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AIHCR), Yuyun Wahyuningrum, berpendapat bahwa persoalan HAM di dalam negeri tidak akan mengurangi kredibilitas Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB. Yuyun berharap Indonesia dapat berkontribusi pada pemecahan masalah HAM di tingkat global selama masa keanggotaannya.
Duta Besar Achsanul Habib menegaskan bahwa pemerintah Indonesia selalu terbuka terhadap kritik dan catatan-catatan mengenai HAM dari organisasi masyarakat sipil. Dia juga menekankan langkah-langkah yang telah diambil pemerintah, seperti pengakuan atas 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu oleh Presiden Jokowi atas nama negara. Habib menganggap bahwa langkah-langkah ini memperlihatkan keseriusan Indonesia dalam memperbaiki masalah HAM di dalam negeri dan membangun kepercayaan dunia terhadap upayanya.
Namun, Andreas Harsono dari Human Rights Watch Indonesia berharap bahwa Indonesia tidak akan menerapkan “standar ganda” dalam menegakkan hak asasi manusia secara global. Dia mendesak Indonesia untuk berbicara secara jujur dan dengan data yang kuat dalam menangani masalah HAM, tanpa melihat pada negara tertentu, sehingga dapat menjaga kredibilitasnya di tingkat internasional.