IndoInsight.com –
Peta terbaru yang dikeluarkan oleh China pada tahun 2023 telah menjadi pusat perdebatan internasional. Kementerian Sumber Daya Alam China adalah pihak yang merilis peta ini, yang mencakup sejumlah besar perairan di sekitar Malaysia, terutama di wilayah Sabah dan Sarawak. Selain itu, peta ini juga mencakup klaim terhadap berbagai wilayah di India. Peta baru ini dikenal sebagai “Peta Standar China 2023” dan mencakup beberapa wilayah yang telah menjadi sumber perselisihan dalam beberapa tahun terakhir.
Wilayah yang disengketakan yang termasuk dalam peta ini mencakup klaim atas Arunachal Pradesh, wilayah Aksai Chin, Taiwan, dan Laut Cina Selatan. Peluncuran peta ini tidak terjadi begitu saja, melainkan bersamaan dengan Pekan Kesadaran Pemetaan Nasional China dan Hari Publisitas Survei dan Pemetaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah China ingin memberikan perhatian khusus terhadap peta ini.
Menurut laporan dari Straits Times, peta baru ini juga mencakup wilayah maritim dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Malaysia, yang berdekatan dengan Sabah dan Sarawak, serta wilayah-wilayah ZEE dari negara-negara lain seperti Brunei, Filipina, Indonesia, dan Vietnam. Klaim atas wilayah-wilayah ini telah menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara tetangga dan pihak-pihak yang terlibat.
Pemerintah India merespons peta ini dengan keras. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) India menyampaikan protes kepada pemerintah China terkait klaim wilayah yang baru dirilis tersebut. “Kami hari ini telah mengajukan protes keras melalui saluran diplomatik kepada pihak China mengenai apa yang disebut peta standar China 2023 yang mengklaim wilayah India,” kata juru bicara Kemlu India.
Keputusan China untuk merilis peta ini juga dianggap sebagai respons terhadap penyelenggaraan KTT G20 yang akan diadakan di India. Beijing telah menyatakan ketidaksetujuannya terhadap acara tersebut, dan Presiden China Xi Jinping diharapkan akan menghadiri pertemuan puncak KTT G20 yang dijadwalkan pada 9-10 September di New Delhi, India.
Setelah peta standar ini dirilis ke publik, Kementerian Sumber Daya Alam China dilaporkan berencana untuk menerbitkan peta digital dan navigasi. Peta digital ini direncanakan akan digunakan dalam berbagai bidang, termasuk layanan berbasis lokasi, pertanian presisi, ekonomi, dan kendaraan pintar yang terhubung.
Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah kepemimpinan Xi Jinping, pemerintah China telah memperketat pengelolaan kawasan perbatasannya. Pada tahun 2022, mereka mengeluarkan undang-undang perbatasan baru yang mengatur tanggung jawab otoritas sipil dan militer China dalam menjaga kedaulatan negara ini. Undang-undang ini telah menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut di antara negara-negara tetangga.
Dengan demikian, peta terbaru ini menjadi salah satu isu yang mencuat dalam geopolitik regional, menimbulkan perdebatan sengit dan memunculkan ketegangan di antara China dan negara-negara tetangganya. Dalam situasi seperti ini, diplomasi dan dialog menjadi kunci untuk mengatasi perselisihan dan mencapai pemahaman bersama. Semua pihak yang terlibat diharapkan dapat mencari solusi yang damai dan menghindari eskalasi konflik yang tidak diinginkan.