IndoInsight.com –
Pengakuan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Grup Wagner, kelompok tentara bayaran, didanai oleh negara, mendapat tanggapan dari para ahli hukum internasional. Mereka menilai bahwa pengakuan ini dapat mempermudah pengadilan internasional dalam mengadili Putin atas kejahatan perang. Putin mengungkapkan bahwa hingga Mei 2023, Wagner telah menerima lebih dari 86 miliar rubel atau lebih dari 1 miliar dolar AS dari anggaran negara.
Menurut Philippe Sands KC, seorang profesor hukum di UCL dan penulis buku East West Street yang membahas asal usul hukum humaniter internasional, kata-kata Putin memiliki potensi konsekuensi signifikan dalam mengungkap tanggung jawab negara Rusia terhadap tindakan Wagner, termasuk tanggung jawab individu Putin sebagai pemimpin negara. Para ahli hukum berpendapat demikian seperti yang dilaporkan oleh The Guardian pada Sabtu (1/7/2023).
Selama beberapa tahun terakhir, pemimpin Rusia selalu menjauhkan diri dari Grup Wagner yang didirikan pada tahun 2014, terutama karena meningkatnya tuduhan kejahatan perang yang diarahkan kepada para anggotanya secara internasional. Grup ini juga menjadi subjek penyelidikan PBB atas kehadirannya di Republik Afrika Tengah.
Pada saat pertempuran di Suriah dengan pasukan Amerika Serikat pada tahun 2018, Moskow menyangkal adanya kendali terhadap Grup Wagner. Saat itu, juru bicara Kremlin menyatakan bahwa tidak ada perusahaan militer swasta di Rusia.
Dapo Akande, seorang profesor hukum internasional publik di Blavatnik School of Government, Oxford, mengungkapkan pendapatnya bahwa pendanaan Grup Wagner tidak secara otomatis membuat Putin atau Rusia bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh kelompok tentara bayaran tersebut. Namun, ini dapat menjadi bagian penting dari kasus yang lebih luas. Akande menjelaskan bahwa pengakuan tersebut sangat signifikan, karena Putin secara efektif mengakui kontribusinya dalam pendanaan kelompok tersebut. Meskipun mungkin diperlukan bukti lebih lanjut oleh jaksa atau penemuan lebih lanjut oleh pengadilan, setidaknya elemen pertama telah ada.
Pihak berwenang Ukraina dan kelompok hak asasi manusia telah berusaha mencari keadilan atas kejahatan yang dilakukan oleh pasukan Rusia. Peneliti kejahatan perang telah menyebar ke seluruh negara untuk mengumpulkan bukti yang dapat digunakan dalam pengadilan. Meskipun kekejaman yang dilakukan oleh Grup Wagner di Ukraina dan tempat lainnya mungkin sulit untuk dikaitkan langsung dengan negara Rusia, ada preseden di mana tentara paramiliter dinyatakan bersalah atas kejahatan perang tanpa keterkaitan langsung dengan negara.
Sebagai contoh, milisi Serbia dinyatakan bersalah dalam pengadilan internasional atas pembantaian Srebrenica pada tahun 1995 terhadap Muslim Bosnia. Namun, Serbia hanya dinyatakan bersalah karena gagal mencegah genosida, bukan karena kendali langsung terhadap paramiliter tersebut. Keputusan ini kemudian disalahartikan di Beograd, Serbia, oleh sejumlah pihak nasionalis yang menganggapnya sebagai pembebasan.
Philippe Sands menambahkan bahwa pengakuan Putin memiliki potensi menjadi faktor kunci dalam sidang-sidang mendatang. Bahkan jika tidak ada persidangan, perdebatan mengenai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh Grup Wagner dapat mendorong komunitas hukum internasional untuk lebih mempertimbangkan isu pertanggungjawaban dalam konteks milisi yang semakin meluas.
Profesor hukum internasional publik dari LSE, Gerry Simpson, menyatakan bahwa dengan adanya fragmentasi negara yang semakin meningkat dan penggunaan perusahaan militer swasta, isu ini akan menjadi semakin kompleks bagi pengadilan seiring berjalannya waktu.
Dengan demikian, pengakuan Putin mengenai pendanaan Grup Wagner oleh negara dapat memiliki dampak yang signifikan dalam proses pengadilan internasional terkait kejahatan perang. Meskipun masih diperlukan langkah-langkah tambahan untuk mengumpulkan bukti dan menguatkan kasus tersebut, pengakuan tersebut memberikan pijakan yang penting dalam upaya mencari keadilan atas tindakan kelompok tentara bayaran tersebut.
